PERDES 02 TENTANG RPJMDES

  • Dibaca: 127 Pengunjung

 

 

 

 

PERBEKEL DESA BATUNUNGGUL

KABUPATEN KLUNGKUNG

PERATURAN DESA BATUNUNGGUL

NOMER 02 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

PERIODE 2014 -2020

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA BATUNUNGGUL

DAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATUNUNGGUL

 

Menimbang

:

 

 

 

 

a.

 

 

 

 

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 4 Permendagri 114 Tahun2014 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Desa (RPJM Desa) dan RKP (Rencana Kerja Pemerintahan Desa);

 

 

 

 

 

Mengingat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

 1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

15.

 

 

 

16.

 

 

17.

 

 

 

 

18.

 

 

 

19.

 

 

20.

 

 

 

 

Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 29);

Peraturan daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 6);

Peraturan Bupati Klungkung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kanupaten Klungkung Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 200), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati  Klungkung  Nomor 30 Tahun 2014 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015(Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 22);

Peraturan Bupati Klungkung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penghasilan tetap Tunjangan dan Penghasilan lainya untuk Perbekel dan Perangkat Desa (Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 5);

Peraturan Bupati klungkung Nomor 5 Tahun 2015 tentang tata cara pengelokasian Alokasi Dana Desa (berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 5);

Peraturan Bupati Klungkung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa  (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 9);

Peraturan Bupati Klungkung Nomor 10 Tahun 2015 tentang tata cara Pengadaan Barang dan Jasa di desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 10);

Peraturan Bupati Klungkung Nomor 15  Tahun 2015 tentang Pemberian Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Upah Kerja kegiatan Belanja Barang dan Jasa dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 15);

Peraturan Bupati Klungkung Nomor 19 Tahun 2015 tentang  Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 19);

Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 23);

Keputusan Bupati Klungkung Nomor 61/19/H2O Tahun 2015 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa  Sekabupaten Klungkung Tahun 2015;

 

 

 

 

 

 

 

Dengan Kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATUNUNGGUL

Dan

PERBEKEL DESA BATUNUNGGUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan               :             PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

                                                JANGKA MENENGAH DESA PERIODE 2014 - 2020

 

 

BAB I

 

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1.

 

 

 

 

2.

 

 

3.

 

4.

5.

 

 

 

 

 

6.

Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan Asal-usul dan Adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Peraturan Desa adalah Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Perbekel dengan Badan Permusyawaratan desa melalui rapat Badan Permusyawaratan Desa.

Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pelaksanaan Pemerintahan umum yang dilaksanakan Pemerintahan Desa dan BPD.

Pemerintahan Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan desa yang terdiri dari pemuka-pemuka Masyarakat yang ada di Desa yang berpungsi mengayomi Adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Perangkat Desa adalah unsure pembantu Perbekel dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

 

1.

 

2.

 

Semua biaya yang ditimbulkan akibat Peraturan Desa ini di bebankan pada APBDes Tahun Anggaran 2015 .

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

 

                                                                                                Ditetapkan di Batununggul

                                                                                                Pada tanggal 06 Februari  2015

                                                                                                PERBEKEL DESA BATUNUNGGUL,

 

 

                                                                                                I KETUT KURNA

 

Diundangkan di Batununggul

Pada tanggal 09 Februari2015

 SEKRETARIS DESA,

 

 

NI KETUT WARTI

NIP. 196312312007012135

 

LEMBARAN DESA BATUNUNGGUL TAHUN 2015 NOMOR 02

  • Dibaca: 127 Pengunjung