PENYEMPURNAAN RPJM DESA BATUNUNGGUL TAHUN 2015‐ 2020 MENJADI RPJM DESA BATUNUNGGUL TAHUN 2016-2020

  • Dibaca: 44 Pengunjung

PERBEKEL DESA BATUNUNGGUL

KABUPATEN KLUNGKUNG

PERATURAN DESA BATUNUNGGUL

NOMER 05 TAHUN 2015
TENTANG

PENYEMPURNAAN RPJM DESA BATUNUNGGUL

TAHUN 2015‐ 2020

MENJADI RPJM DESA BATUNUNGGUL

TAHUN 2016-2020


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA BATUNUNGGUL

DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATUNUNGGUL

 

 Menimbang :

a.  Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 dan pasal 4 Permendagri 114 Tahun 2014  tentang Rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM P Desa) dan RKP (Rencana Kerja Pemerintahan Desa);

b.Bahwa untuk menetapkan RPJM Desa sebagaimana dimaksud huruf a. diperlakukannya adanya Peraturan Desa;

C. Bahwa lJntuk menjabarkan dan melengkapi Peraturan tersebut diperlukan Keputusan Perbekel;

 

 

Mengingat

  1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pernbentukan Daerah-daerah Tingkar II daram wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim perencanaan Pembangunan Nasional (Lenrbaran Negara Republik  indonesia Tahun 2004 tentang sistim perencanaan  Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun z014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran  Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 213, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  6. Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman Kewenangan berdasarkan I-lak Asar-usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  7. Peraturan Daerah Baii Nomor 13 Tahun 1984 tentang pengawasan atas jalanya Pemerintahan Desa;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 3 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 (Lembaran Kabupaten, Klungkung Tahun 2014 Nomor 3);
  9. Peraturan Desa Batununggurl Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Batununggul Tahun 2015 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATUNUNGGUL

Dan

PERBEKEL DESA BATUNUNGGUL

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan :   PERATURAN D ESA BATUNUNGGUL TENTANG PENYEMPURNAAN RPJM DESA BATUNUGGUL TAHUN 201.5-2020 MENJADI RPJMDES DESA BATUNUNGGUL TAHU N 2016-2020

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

  1. Desa adalah Kesatuan Masyararakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur. dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan AsaL-usuL dan Adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten,
  2. Peraturan Desa adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh  Perbekel dan Badan perrnusyawaratan desa melalui rapat Badan Permusyawaratan Desa.
  3. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pelaksanaan pemerintahan umum yang dilaksanakan Penrerintahan Desa cian BPD.
  4. Pemerintahan Desa adalah perbekel dan perangkat Desa,
  5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan desa yang terdiri dari pernuka-pemuka Masyarakat yang ada di Desa yarig berfungsi mengayomi Adat istiadat, rnembuat peraturan desa, yang menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat serta menyalurkan aspirasi  Masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa,
  6. Perangkat Desa adalah unsur pembantu perbekel dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

 

BAB II

TATA CARA PENYEMPURNAAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM DESA

PASAL 2

  1.  Rencana RPJM desa dapat dilanjutkan pleh Pemerintah Desa;
  2. Dalam menyusun Rancangan RPJM Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di Masyarakat yang diwadahi oleh LPM;
  3. Rancangan RPJM Desa yang berasal dari Pemerintah Desa disampaikan oleh Perbekel kepada pemangku kepentingan yaitu LPM,LK, PKK-Desa, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh lainnya;
  4. Setelah nrenerima RPJM Desa Pemerintali Desa melaksanakan Musrembang Desa untuk mendengarkan penjelasan Perbekel tentang Perencaan Pembangunan Desa
  5. Jika Rancangan RPJM Desa berasal dari Pemerintah Desa, maka Pemerintah Desa mengundang LPM, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Aganra dan Tokoh lainya;
  6. Setelah diiakukan Musrembang Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat {4) dan (5), maka Pemerintah Desa menyelenggarakan Rapat Paripurna yang dihadiri oieh BPD dan Pemerintah Desa serta LPM dan Lembaga kemasyarakatan lainya dalarn acara penetapan persetujuan BPD atas Rancangan RPJM Desa menjadi RPJM Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa;
  7. Setelah mendapat persetujuan, Perbekel menetapkan RPJM Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk mengundangkan dalam Lembaran Desa;

 

 

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM DESA

PASAL 3

 

  1.  Pemerintah Desa Wajib mengembangkan nilai-nilai Demokrasi, para anggotanya untuk ntengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM atau sebutan lainya dalam forum Musrembangdes;
  2. Mekanisme penganibilan keputusan dalarn forum musrembang Desa dalam perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan masyarakat dan mufakat

 

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

 

PASAL 4

  1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan RPJM Desa ini akan diatur oleh Keputusan Perbekel,

 

PASAL 5

  1. Semua biaya yang timbulakibat Peraturan Desa ini dibebankan pada APB Desa
  2. Peraturan Desa RPJM Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan, Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan pada Lembaran Desa.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di esa Batununggul             

       Pada tanggal 30 Desembar 2015          

PERBEKEL DESA BATUNUNGGU 

 

 

I KETUT KURNA           

 

Diundangkan di : Desa Batununggul

Pada tanggal : 4 Januari 2016

                     PLH. SEKRETARIS

 

 

                I PUTU PANCA WARDANA

 

LEMBARAN DESA BATUNGGUL TAHUN 2016 NOMOR 05

 

 

  • Dibaca: 44 Pengunjung